Pengelolaan tata keuangan yang bersih berdasarkan aturan akan terus dilakukan Walikota Manado GS Vicky Lumentut, dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemkot Manado. Buktinya, terkait dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012  Pemerintah Kota Manado tak ingin kecolongan menyusul adanya penyesuaian aturan yakni dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ke Permendagri Nomor 32 tahun 2011, di mana pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD, tahun sebelumnya, penicairannya bisa langsung diproses. Akan tapi mulai tahun 2012 proses realisasi dana bansos wajib mengikuti peraturan yang telah diatur oleh pusat melelui Permendagri nomor 32 itu.

Walikota menegaskan, bansos yang ditata di APBD Manado 2012 bukan tidak tersentuh, tapi karena ada penyesuaian peraturan permendagri tahun 2006 ke permendagri tahun 2011, sehingga perlu diketahui masyarakat untuk tidak menganggap Pemkot yang menahan proses realisasi.

'Memang pada triwulan dua ini sudah saatnya tahapan pencairan atau realisasi  dana bansos, namun kita tidak bisa melakukan realisasi seperti tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan yang baru. Jadi semua proposal yang masuk masih akan dikaji sesuai dengan ketentuan, sebagaimana efektifitas peraturan tersebut,'ujar Walikota.

Walikota mengakui aturannya sangat ketat dan ini merupakan dorongan dari KPK sesuai dengan Permendagri sehingga jika pemerintah tidak mengikuti apa yang diamanatkan peraturan tersebut, ujung-ujungnya akan berhadapan dengan hukum. 'Hal ini pun bukan hanya di Manado saja yang kini lebih berhati-hati, melainkan semua teman-teman kita di kabupaten dan kota pada posisi yang sama, dalam rangka penerapan permendagri tersebut.'